Ngeluh Tunjangan Rumah Rp71 Juta, Wakil Ketua DPRD Jabar: Masih Belum Cukup

Bogor – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan keluhannya terkait besaran tunjangan perumahan yang diterima anggota dewan. Meski mencapai Rp71 juta per bulan untuk pimpinan DPRD, ia menilai jumlah tersebut belum memadai untuk membeli rumah di kawasan Bandung.

Menurut Iswara, kondisi itu membuat banyak anggota dewan lebih memilih menyewa atau mengontrak rumah ketimbang membeli hunian pribadi. “Apa yang kami terima jelas tidak langsung cukup untuk membeli rumah,” ujarnya, dikutip dari VIVA Jabar, Kamis (11/9/2025).

Iswara menjelaskan, tunjangan rumah bagi Ketua DPRD Jabar berada di angka Rp71 juta, sedangkan anggota dewan lainnya menerima sekitar Rp62 juta per bulan. Jumlah tersebut pun masih harus dipotong pajak progresif hingga 30 persen, sehingga dana bersih yang diterima menjadi lebih kecil.

Karena keterbatasan itu, kata dia, sebagian anggota DPRD Jabar akhirnya memilih mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank Jabar Banten (BJB). Namun cicilan bulanan yang rata-rata mencapai Rp44 juta dianggap cukup membebani keuangan pribadi.

Meski demikian, Iswara menegaskan DPRD Jabar terbuka terhadap evaluasi kebijakan tunjangan perumahan. Kritik dan masukan dari masyarakat, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan relevansi dan kesesuaian anggaran ke depan.

Pernyataan Iswara ini memicu sorotan publik karena menunjukkan kerumitan kebijakan tunjangan pejabat di Indonesia. Di satu sisi, angka besar diberikan untuk mendukung kinerja pejabat; namun di sisi lain, ketika nilai tersebut masih dianggap kurang, muncul pertanyaan soal transparansi, prioritas penggunaan anggaran, dan relevansinya terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Sumber: viva.co.id