Bertemu Korban Kecelakaan Akibat Truk Tambang, Gubernur KDM Beri Kompensasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu Korban Truk tambang
Sumber :
  • Istimewa

Bandung, VIVA Bogor –Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan puluhan korban cacat dan keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan dengan kendaraan truk angkutan tambang, Kamis malam, 2 Oktober 2025.

Warga Parungpanjang Berikan Bukti, Truk Tambang Masih Lalu Lalang Malam Hari

Keluarga dan korban truk tambang bertemu Gubernur KDM

Photo :
  • Istimewa

Pertemuan berlangsung di Gedung Pakuan Kota Bandung sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung selama hampir satu jam. Para korban yang hadir merupakan perwakilan dari ratusan korban cacat dan meninggal.

Apdesi Kecamatan Cigudeg Ajukan Audiensi, Gubernur Jawa Barat Siapkan Dua Opsi

"Perwakilan korban dan keluarga korban yang hadir berasal dari Kecamatan Rumpin, Parungpanjang, Cigudeg dan Tenjo. Sekitar 25 orang ," kata Ketua umum IKA HMR, Ibnu Sakti Mubarok, pendamping korban dari unsur mahasiswa, Jum'at 3 Oktober 2025.

Pertemuan itu juga diungkapkan Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Junaedi Adi Putra. "Kami hadir di dalam pertemuan itu mendampingi para korban truk tambang untuk mendapat keadilan serta mendapatkan haknya," ucap Kang Jun.

Penemuan Mayat Mengambang di Sungai Cisadane, Korban Diduga Lelaki yang Terjun dari Atas Jembatan Gerendong

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan ini, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang meninggal dan cacat akibat kecelakaam dengan truk tambang.

"Bapak Gubernur juga menegaskan bahwa jalan yang digunakan truk tambang adalah jalan milik masyarakat dan bukan jalan tambang, sehingga perusahaan tambang harus membuat jalur sendiri untuk dapat beroperasi," ucap Kang Jun.

Selain itu, sambung Ketua AGJT, Gubernur Jawa Barat melalui Tim Hukum Jabar Istimewa juga mempersiapkan langkah hukum untuk menggugat perusahaan yang abai dan melanggar ketentuan.

Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) mengapresiasi langkah Pemprov Jabar menutup tambang. AGJT berharap pihak pemerintah konsisten dengan SE yang ada dan tidak terpengaruh kepentingan apapun.

"Hukum ke hilir juga bermasalah, banyak IUP yang bermasalah, perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan. Agar masyarakat selamat dan kualitas hidup nya meningkat." tukas Kang Jun.