Reses DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang I Tahun 2025–2026: Serap Aspirasi Warga Leuwiliang, Fokus Infrastruktur dan Layan

Bogor, VIVA Bogor – Leuwiliang, Kabupaten Bogor — Reses Masa Sidang I DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026 digelar di Kecamatan Leuwiliang dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Hadir dalam reses ini, Camat Leuwiliang WR Pelitawan, jajaran Forkopimcam Leuwiliang, Kapolsek Leuwiliang, kepala UPT, kepala desa sekecamatan Leuwiliang, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor seperti Aan dari Komisi 3, Asep Nuklir dan Aisyah dari Komisi 4, Sarni dan Haji Sutoto dari Komisi 2, serta Santi yang menjabat Sekretaris Komisi 2.

Dalam pemaparan Camat Leuwiliang, beberapa capaian pembangunan telah berjalan, seperti pembangunan Pasar Leuwiliang yang kini telah mencapai 70% dan sedang dalam proses pengecoran konstruksi. Selain itu, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya diusulkan, kini mulai dikerjakan.

"Total jalan sekitar 29,5 km, dengan 9 km mengalami kerusakan berat. Alhamdulillah, di tahun 2025 ada dua sumber anggaran yang mendukung revitalisasi jalan, yaitu sepanjang 410 meter dari dana APBD," ungkap WR Pelitawan.

Sementara itu, untuk tahun 2026, PUPR telah mengajukan penanganan sepanjang 1 km, dan jalan daerah juga mendapat alokasi dari Inpres pusat sekitar 2–3 km. Diharapkan, bila semua terealisasi, hanya tersisa 6 km jalan rusak yang perlu ditangani.

Masalah rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi sorotan. Dari lebih dari 400 unit yang masuk data, baru 201 yang tersentuh bantuan, dan hanya 20 unit yang telah diverifikasi.

Terkait sistem pengairan, beberapa saluran irigasi di wilayah Puraseda, Karyasari, dan Karacak yang sempat jebol sepanjang 30 km pada tahun lalu, telah mendapat penanganan awal. Namun, pemerintah kecamatan meminta perhatian serius dari DPRD agar usulan perbaikan dan peningkatan fungsi jaringan irigasi ini dikawal secara maksimal.

Selain itu, jalan di belakang Pasar Leuwiliang yang saat ini milik pribadi direncanakan akan dihibahkan karena memiliki fungsi strategis sebagai akses utama ke pasar. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan atensi terhadap proses legalitas dan pembangunan jalan ini.

Dalam bidang pendidikan, beberapa sekolah mengalami kondisi memprihatinkan. Seperti SDN Karekel 03 yang mengalami kerusakan berat dan kehilangan atap, serta MCK yang tidak layak. SDN Tanjung Sari 2 pun sudah empat tahun tidak mengalami kelanjutan pembangunan lantai dua.

Revitalisasi Puskesmas Leuwiliang dan Puskesmas Puraseda diusulkan mengingat lahan yang terbatas. Usulan juga mencakup pengadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) di enam RW di wilayah Tanjungsari dan Cianten, yang selama ini masih bergantung pada layanan mobil bus swadaya (busswing).

Masalah sosial seperti ODGJ, manusia silver, anak punk, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga menjadi perhatian. Polsek Leuwiliang bersama stakeholder lainnya telah rutin melakukan patroli mingguan, namun masih ditemukan sejumlah pelanggaran.

Camat WR Pelitawan juga menyinggung kebutuhan sekretariat bagi penggiat sosial. Lebih lanjut, usulan pembangunan gelanggang olahraga indoor di dekat stadion Leuwiliang juga dikemukakan. Dengan ketersediaan lahan yang masih luas, tempat tersebut dinilai ideal untuk dijadikan kompleks olahraga sekaligus bagian dari program revitalisasi stadion.

Kurangnya rambu lalu lintas di jalan utama Leuwiliang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas. Sementara itu, lima desa yakni Purwasari, Puraseda, Pabangbon, Karyasari, dan Bantarkaret tercatat sebagai wilayah rawan bencana, dan memerlukan perhatian serta penanganan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aan Triana Almuharom dari Komisi 3 menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan sangat lengkap dan rinci. Ia memastikan bahwa DPRD akan membawa seluruh usulan tersebut ke pembahasan APBD Murni di bulan November.

“Banyak hal yang perlu kita diskusikan, tapi usulannya sudah sangat detail dari Pak Camat, di samping usulan-usulan yang disampaikan, bulan November nanti kita akan bahas APBD Murni. Harapannya, semua usulan bisa langsung ditindaklanjuti agar apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud,” tambahnya.