Sukamanah Pelopori Program Satu Desa Satu Sarjana, Bisa Dibiayai DD dan Bankeu

Kantor Desa Sukamanah
Sumber :

Bogor, VIVA BogorBupati Bogor Rudy Susmanto baru-baru ini menggulirkan program strategis Satu Desa Satu Sarjana. Program ini diharapkan menjadi tonggak pemerataan pendidikan dan peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh desa se-Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Gandeng Taman Safari Indonesia: Wujudkan Kawasan Edukasi dan Konservasi untuk Warga

Sebelum program Satu Desa Satu Sarjana digulirkan Bupati Bogor bersama PGRI dan Dewan Pendidikan, Pemerintah Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, sejak lama telah mempelopori program ini saat dipimpin oleh H Ismail selaku Kepala Desa.

Menurut H Ismail, program Satu Desa Satu Sarjana ini bisa dibiayai oleh Dana Desa (DD) atau Bantuan Keuangan (Bankeu) yang diterima setiap desa dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Indocement Latih Kades Jadi Mandor Proyek

“Sebenarnya bisa lebih dari satu sarjana per desa. Harapan Pak Bupati memang minimal satu desa satu sarjana, sumber pembiayaannya bisa dari Bankeu maupun Dana Desa. Ini langkah nyata untuk meningkatkan SDM masyarakat,” ungkap H Ismail, mantan Kades Sukamanah yang kini menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Selasa, 7 Oktober 2025.

“Saya dulu waktu menjabat Kepala Desa, bisa mencetak dua sarjana dalam setahun yang dibiayai penuh oleh Pemdes sejak masuk perguruan tinggi hingga wisuda. Sekarang sudah ada enam sarjana yang lulus dari program ini,” ungkapnya.

Kunjungan Wisata ke Puncak Menurun, Ini Kata PTPN Gunung Mas

Di Desa Sukamanah, lanjut H Ismail, saat ini terdapat sembilan mahasiswa yang menempuh kuliah dengan biaya dari Pemdes. Rencananya, tahun depan akan ada tiga lagi yang dibiayai, dua melalui DD dan satu dari alokasi Bankeu sebesar Rp1,5 miliar.

“Artinya, tidak hanya satu sarjana per tahun. Pemerintah Desa bisa menyesuaikan, asal anggarannya jelas dan untuk kepentingan masyarakat,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Program Satu Desa Satu Sarjana ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas SDM di wilayah pedesaan Kabupaten Bogor, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi warganya.