Mulyadi: Presiden Harus Evaluasi Kebijakan Sembrono Menteri LH di Puncak!
Bogor, VIVA Bogor – Anggota Komisi XI DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, mengkritik pedas kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel dan menutup puluhan tempat usaha pariwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
"Pak Presiden harus mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang sembrono dan membabibuta tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan perusahaan dan tempat wisata di Puncak," tegas Mulyadi saat menyerap aspirasi warga selatan Kabupaten Bogor dalam acara reses di Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis, 9 Oktober 2025.
Akibat penyegelan puluhan tempat usaha di Puncak, kata Mulyadi, berefek domino buruk terhadap seribuan warga Puncak yang kehilangan kesempatan kerja hilang, baik pekerja hotel, restoran dan tempat wisata maupun para pelaku UMKM. Selain itu, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melambat dan berkurang.
"Saya miris. Mereka lapar. Padahal ini Dapil saya. Mereka dekat dengan kediaman pak Presiden di Hambalang. Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai reses perdana saya karena ini urgent (darurat), berita dan video keluhan masyarakat Puncak sudah sampai ke Presiden. Kebijakan serampangan tanpa kajian Menteri LH ini harus dihentikan," ungkapnya.
Mulyadi kembali menandaskan bahwa selama perusahaan khususnya yang bergerak di sektor pariwisata atau ekowisata memenuhi regulasi (aturan), memiliki izin dan secara komprehensif memberikan pemasukan kepada masyarakat maka harus didukung.
"Kalau tidak punya izin, tidak ada kontribusi terhadap masyarakat maupun PAD tutup. Yang jadi persoalan, yang banyak disegel oleh Menteri LH ini banyak yang sudah punya izin dan telah berdiri puluhan tahun. Ini sama saja membubuh penghasilan maayarakat," ujarnya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan Menteri LH di-reshuffle, Mulyadi menjawab, "itu menjadi hak prerogatif pak presiden, tapi saya menemukan satu kebijakan pembantu presiden dangat merugikan masyarakat dan itu penting untuk dievaluasi," imbuhnya.
Bahkan, Mulyadi pun mempersilahkan warga Puncak untuk melakukan audiensi ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. "Pemimpin hadir untuk mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan. Saya akan perjuangkan aspirasi bapak ibu," tuturnya.
Reses ini dihadiri pula oleh Camat Megamendung, Ridwan, Camat Cisarua Heri Risnandar, Ketua PHRI Kabupaten Bogor Djuju Junaedi, Ketua AMBS Muhsin, dan para tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Megamendung, Ridwan, melaporkan kondisi wilayahnya di mana sejak hadirnya lima investor dengan membuka usaha pariwisata telah membawa dampak positif. "Kawasan menjadi lebih hijau, menyerap ratusan tenaga kerja dari warga sekitar, meningkatkan PAD, dan tidak terjadi lagi konflik agraria di tanah negara. Maka kami sangat menyayangkan apabila perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin lengkap dari pemerintah ini justru disegel," bebernya.
Sementara itu, ratusan warga yang hadir dalam reses tersebut membentangkan pula poster-poster dan menyampaikan aspirasi melalui video singkat tentang pengaduan nasib mereka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Sedangkan Ketua AMBS, Muhsin, berkesempatan menyerahkan hasil kajian dan data warga yang kehilangan pekerjaan akibat perusahaan mereka disegel Menteri LH.
