Cukup Pakai HP, Masyarakat Bisa Daftar Bansos BPNT dan PKH Sendiri
- kemensos.go.id
Bogor – Pemerintah mulai melakukan terobosan baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Mulai September 2025, Kementerian Sosial menguji coba sistem digitalisasi bansos yang memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri hanya melalui handphone.
Pilot project nasional ini pertama kali diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Melalui mekanisme baru tersebut, masyarakat tidak hanya bisa mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos, tetapi juga dapat mengusulkan orang lain atau menyanggah data yang dianggap tidak sesuai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, objektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data.
“Masyarakat bisa mengusulkan, menyanggah, bahkan mendaftarkan dirinya sendiri. Nanti yang menentukan layak atau tidak layak adalah sistem, bukan lagi orang ketemu orang,” ujar Gus Ipul usai membuka kegiatan Pelatihan Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat di Jakarta pada Rabu 3 September 2025.
Langkah ini merupakan implementasi awal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dijalankan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Melalui program tersebut, data bansos akan diintegrasikan dengan berbagai kementerian untuk memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Gus Ipul, pemanfaatan teknologi akan mengurangi potensi subjektivitas dalam verifikasi penerima bansos. Meski demikian, ia menekankan bahwa sistem digital tetap dilengkapi dengan pengecekan lapangan (ground check) untuk meminimalisasi kekurangan.
“Meskipun teknologi ada kelemahan, hal itu akan kita backup dengan verifikasi langsung di lapangan,” jelasnya.
Bisa Daftar Lewat Handphone
Masyarakat diajak menggunakan smartphone masing-masing untuk ikut serta dalam uji coba ini. Bagi warga yang kesulitan menggunakan perangkat digital, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) maupun staf kelurahan akan siap membantu.
“Tentu akan ada kendala, misalnya warga yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Itu nanti akan didampingi,” tambah Gus Ipul.
Dengan adanya sistem digital ini, pemerintah berharap memiliki basis data yang lebih akurat. Data yang valid akan memudahkan intervensi program dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kalau datanya akurat, intervensi juga akurat. Setiap tahun akan terukur berapa keluarga yang bisa kita dorong untuk naik kelas,” kata Gus Ipul.
