Kemensos Klaim 75 Persen Bansos Tahap 3 Sudah Tersalurkan, BPNT dan PKH Jadi Prioritas!
- kemensos.go.id
Bogor – Kementerian Sosial mengumumkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap ketiga sudah mencapai 75 persen. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memberikan pernyataan langsung dalam konferensi pers di Kantor Kemensos pada Senin, 15 September 2025 di Jakarta.
Menurut Gus Ipul, 75 persen bansos yang telah tersalurkan terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari total kuota 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, sudah tersalur 13,68 juta KPM atau 75,89 persen. Sementara itu, dari 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 7,44 juta KPM atau 74,43 persen telah menerima bantuan.
“Per tanggal 15 September untuk triwulan III, bansos sembako atau BPNT telah tersalur 75,89 persen, sementara PKH sudah tersalur 74,43 persen,” ungkap Gus Ipul.
Selain BPNT dan PKH, Kemensos juga telah menyalurkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Tahun ini, PBI JK diberikan kepada 96,8 juta peserta dengan anggaran lebih dari Rp48 triliun.
“Kemensos yang menetapkan data penerima berdasarkan DTSEN, sementara pembayaran langsung dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS Kesehatan,” jelas Gus Ipul.
Percepatan Buka Rekening Kolektif (Burekol)
Dalam penyaluran bansos, tedapat penerima baru yang belum memiliki rekening. Untuk itu, Kemensos mempercepat mekanisme Buka Rekening Kolektif (Burekol) agar KPM baru dapat segera menerima haknya. Dengan rincian sebagai berikut:
1. KPM BPNT: 2,16 juta sedang burekol dan 1,73 juta sudah berhasil.
2. KPM PKH: 1,94 juta sedang burekol dan 1,72 juta sudah berhasil. KPM baru yang berhasil burekol akan menerima bansos tahap II dan III sekaligus.
Sedangkan yang gagal karena kendala administrasi akan dialihkan kepada masyarakat desil 1 DTSEN agar bansos tetap tersalurkan secara penuh.
Kemensos menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bansos lebih tepat sasaran. Data terus diperbarui, misalnya jika penerima meninggal, pindah, menikah, atau tidak lagi memenuhi syarat. Selain itu, penerima yang terindikasi terlibat judi online atau berprofesi di luar sasaran, seperti ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, anggota DPR/DPRD, akan dikeluarkan dari daftar penerima.
