Cair Bulan Oktober! KPM Kembali Dapat Bantuan Beras dan Minyak Goreng dari Pemerintah

Jakarta, VIVA Bogor– Pemerintah terus menambah program bantuan sosial (bansos). Beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui pemberian bansos tambahan berupa minyak goreng sebanyak 2 liter untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan minyak goreng tersebut akan disalurkan bersamaan dengan bansos beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan program bantuan pangan yang berpihak pada rakyat tersebut. Penyaluran tahap awal ditargetkan mulai Oktober 2025 dengan bahan pangan yang memiliki kualitas baik.

“Seperti diketahui, untuk bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu memang sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilo untuk 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Ia menegaskan, mutu bahan pangan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

“Terkait mutu, pastinya harus baik. Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Tentunya nanti untuk beras dan minyak goreng juga harus sama-sama baik. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional akan menyampaikan dalam Rakortas, kemudian diputuskan bersama-sama, terkait berapa anggarannya, berapa jumlah penerima, dan product specific-nya. Jadi perlu melibatkan banyak kementerian lembaga,” ujarnya menambahkan.

Gunakan Stok Cadangan Pangan

Pemerintah Program ini akan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN pangan. Berdasarkan data per 19 September 2025, stok CPP masih sangat mencukupi, dengan 3,91 juta ton beras tersedia. Sementara stok minyak goreng tercatat sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD. Agar program berjalan transparan dan tepat sasaran, mekanisme pengawasan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Komisi IV DPR membantu pengawasan di lapangan. Misal saat reses, mereka ke lapangan sambil mengawasi dan kemudian memberikan masukan. Jadi saat RDP banyak masukan yang konstruktif. DPR kan datang dari banyak daerah di Indonesia, mulai dari Jawa sampai Papua. Jadi sangat positif dan sejalan dengan fungsi pengawasan legislatif,” jelas Arief.

Lebih lanjut, ia menyebut mekanisme distribusi dan verifikasi dilakukan secara sistematis.

“Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, itu Bulog kan beras atau bisa juga semisal diputuskan minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD, nanti mereka upload ke sistem untuk verifikasi dari BPKP dan tentunya ada BPK juga. Jadi mekanisme ini cukup baik. Ini supaya masyarakat mendapatkan produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan kualitas yang baik. Itu yang kita upayakan terus-menerus,” tutupnya.

Harga Beras dan Minyak Goreng Cenderung Stabil

Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA, harga beras medium dan MinyaKita secara nasional menunjukkan tren yang cukup stabil. Per 21 September 2025, harga beras medium rata-rata menurun dibandingkan seminggu sebelumnya, yakni:

Zona 1: turun dari Rp13.447/kg menjadi Rp13.420/kg

Zona 2: turun dari Rp14.051/kg menjadi Rp14.029/kg

Zona 3: turun dari Rp16.147/kg menjadi Rp15.808/kg

Sementara itu, harga MinyaKita per 21 September masih di level Rp17.463 per liter, atau 11,23 persen lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Namun secara bulanan, harga MinyaKita turun 0,93 persen dibandingkan sebulan sebelumnya, ketika berada di harga Rp17.529 per liter.

Program bantuan pangan beras dan minyak goreng ini menjadi bukti komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memastikan bantuan ini akan tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas baik, sejalan dengan semangat untuk memperkuat perekonomian rakyat dari bawah.