Pemerintah Salurkan Bansos Oktober–November 2025: 18,27 Juta Keluarga Terima Beras dan Minyak Goreng
- baruga.desa.id
Jakarta, VIVA Bogor – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode Oktober–Desember 2025.
Program ini menargetkan 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS. Setiap KPM akan menerima 20 kg beras untuk alokasi dua bulan dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi dua bulan.
Persiapan Penyaluran Bansos Beras dan Minyak Goreng
Berdasarkan keterangan dari laman badanpangan.go.id, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rahmi Widiarini, menyampaikan bahwa seluruh persiapan teknis di lapangan telah siap. Penyaluran kini hanya menunggu pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. Begitu anggaran disetujui, surat penugasan akan diterbitkan agar Perum Bulog dapat segera mendistribusikan bantuan ke seluruh daerah sasaran
"Begitu ABT masuk, maka pada hari yang sama, Bapak Kepala Badan akan menandatangani surat penugasan. Jadi satu hari setelah itu, Bulog bisa melaksanakan penyaluran bantuan pangan. Kita sekarang ini semua siap-siap, tinggal nunggu kapan harinya yang akan ditentukan. Sinyalnya adalah ABT masuk ke Badan Pangan," kata Rachmi Widiriani yang memimpin sosialisasi pada 9 Oktober 2025 di Jakarta.
Penyesuaian Distribusi Penerima Antarprovinsi Meskipun total penerima tetap 18,27 juta keluarga, terdapat penyesuaian jumlah penerima di beberapa provinsi. Berikut daerah dengan peningkatan penerima terbesar:
1. Nusa Tenggara Timur (NTT) naik 48,4 ribu menjadi 653,7 ribu KPM
2. Papua Pegunungan bertambah 10,8 ribu menjadi 152,5 ribu KPM
3. Nusa Tenggara Barat (NTB) naik 9,8 ribu menjadi 521,1 ribu KPM
4. Sulawesi Tengah bertambah 9,1 ribu menjadi 233,2 ribu KPM
5. Papua Tengah naik 3,5 ribu menjadi 172,6 ribu KPM
Sementara itu, tiga provinsi dengan jumlah penerima bansos terbanyak secara nasional adalah:
1. Jawa Barat 3,342 juta KPM
2. Jawa Timur 3,067 juta KPM
3. Jawa Tengah 3,003 juta KPM
Bansos PKH dan BPNT Tahap 4
Selain bantuan pangan, Kementerian Sosial juga menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2025.
Rincian Bantuan PKH:
- Nilai bantuan hingga Rp3 juta per keluarga (tergantung kategori dan jumlah anggota keluarga).
- Kategori penerima meliputi ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
Rincian Bantuan BPNT:
- Rp200 ribu per bulan untuk pembelian bahan pangan pokok.
- Tambahan Rp400 ribu bagi KPM yang tervalidasi pada tahap kedua tahun 2025.
Migrasi Sistem Penyaluran: Dari PT Pos ke Bank Himbara
Pemerintah kini melakukan migrasi sistem penyaluran bansos dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara (BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BSI) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sistem baru ini terintegrasi dengan platform Burekol, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi. Keuntungan Migrasi Sistem:
1. Proses pencairan lebih cepat dan serentak.
2. Mengurangi keterlambatan distribusi yang sering terjadi sebelumnya.
3. Menargetkan 3,1 juta KPM gabungan PKH dan BPNT untuk pencairan langsung ke rekening.
Per tanggal 11–12 Oktober 2025, saldo bantuan sudah mulai masuk ke rekening KPM yang telah bermigrasi, meski sebagian masih menunggu aktivasi rekening baru.
Bagi KPM hasil validasi data terbaru melalui DTKS tahap 3 tahun 2025, bantuan sosial juga telah mulai masuk ke rekening masing-masing. Proses pencairan dilakukan setelah data penerima selesai diverifikasi dan tervalidasi.
Program bantuan sosial ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Target penyelesaian penyaluran tahap 4 ditetapkan sebelum akhir tahun 2025.
Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemensos guna menghindari berita hoaks dan memastikan bantuan digunakan secara optimal untuk kesejahteraan keluarga.
